Ketua BRTI : Ini Tantangan Jika Operator Telekomunikasi Konsolidasi

Neton.id-Jakarta.-  Ada satu kendala yang membuat operator enggan melakukan konsolidasi. Undang-undang Telekomunikasi Tahun 1999 yang mengamanatkan, frekuensi itu milik negara. Akibatnya jika satu operator berhenti karena berbagai sebab, antara lain karena diakuisisi oleh pihak lain, frekuensinya harus dikembalikan kepada pemerintah.

Masalah utamanya, frekuensi yang harus dikembalikan ke pemerintah. Sehingga bisa-bisa mereka membeli perusahaan kosong, padahal tujuan mengakuisisi operator lain berharap mengangkut juga frekuensinya.

Menurut pria yang akrab dipanggil Chief RA tersebut, saat ini Kemenkominfo sedang menyusun aturan merger dan akuisisi di sektor telekomunikasi yang intinya nanti akan ada keadilan bagi industri. Termasuk frekuensi tidak akan diambil pemerintah jika ada aksi korporasi satu operator mengakuisisi operator lain. Aturan ini sedang dipersiapkan Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI). Kendati demikian, konsolidasi bisa dilakukan tanpa perlu menunggu aturan keluar.

 Ismail, Ketua Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) sekaligus Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (Dirjen SDPPI) menyebutkan ada tiga hal penting terkait usaha konsolidasi tersebut.

Pertama tujuan dari konsolidasi itu adalah membuat sehat industri agar sustainability dari pembangunan infrastruktur ini terus berjalan. Dengan terjadinya konsolidasi maka segmen pasar yang tersedia itu cukup sehat untuk dibagi dengan jumlah operator yang tersedia.

Menurutnya, saat ini kondisi pasar terlalu ketat dengan jumlah operator yang sudah banyak. Hal ini membuat persaingan menjadi tidak sehat sehingga keberlangsungan, salah satunya terkait pembangunan infrastruktur, menjadi berkurang.

Kedua soal frekuensi. Ini resource esensial yang sangat penting bagi kelanjutan dari merger itu, maka pihak operator menanyakan kepada regulator bagaimana policy dan regulasinya. Pada dasarnya mengenai frekuensi ni akan dievaluasi oleh pemerintah kalau terjadi merger. Kemudian evaluasi yang paling pas untuk jumlah perusahaan baru itu frekuensi berapa itu akan kami terbitkan.

Dalam hal ini, BRTI tengah membahas formulasi mengenai cara regulator dalam melakukan evaluasi tersebut agar transparan sehingga operator bisa melakukan perhitungan ketika melakukan merger. Hal ini menurutnya bisa mempengaruhi biaya dari merger itu sendiri.

Ketiga adalah isu soal pelanggan. Jadi dengan adanya merger ini, pelanggan akan diuntungkan karena akan terjadi sebuah perusahaan yang sehat dalam memberikan layanan kepada publik.

Perusahaan sehat maksudnya adalah korporasi yang secara berkelanjutan membangun dan memberikan kualitas layanan yang maksimal. Sebaliknya, ketika perusahaan tidak sehat, maka kualitas layanan pun tak akan bisa terjaga.

Walau demikian, pemerintah tetap mengembalikan hal tersebut ke operator atau induk perusahaannya. Karena konsolidasi itu adalah isunya owner, para shareholder inilah yang akan menentukan ingin konsolidasi atau tidak.

Terkait dengan hal ini, ia menyebut sejumlah pemilik sudah memiliki pemikiran yang sejalan. Hal tersebut terkait dengan kelanjutan dari perusahaan telekomunikasi miliknya itu bisa berjalan baik.

Selain itu, ia menyebut bahwa mereka secara garis besar sama-sama ingin industri telekomunikasi di Indonesia itu sehat sehingga infrastruktur telekomunikasi Tanah Air bisa terus tumbuh dan memenuhi kebutuhan masyarakat.

“Industri telekomunikasi ini beda dengan infrastruktur jalan, jembatan, airport, karena pemerintah mengeluarkan APBN untuk membangun itu. Sedangkan telekomunikasi, pembangunan infrastrukturnya dilakukan oleh para pelaku usaha sendiri, makanya kesehatan perusahaan telekomunikasi ini sangat penting karena mereka bisa invest terus untuk membangun infrastruktur,” ujar Ismail.

Ia menambahkan, UU dan PP yang dibutuhkan terkait konsolidasi sudah ada sehingga kegiatan tersebut sejatinya dapat dilakukan saat ini. Walau demikian, Ismail mengatakan pihaknya tengah menyiapkan peraturan turunan dalam bentuk Peraturan Menteri (Permen), agar prediksi mengenai hitung-hitungan dari kegiatan konsolidasi dapat disiapkan lebih baik.

 

(Visited 22 times, 1 visits today)

About The Author

Yusuf Mars Yusuf Mars, Editor In Chief. Aktif Sebagai Direktur Eksekutif Indonesia Technology Forum (ITF)

You might be interested in

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.